Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat menghadiri kegiatan Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/4/2026).
“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Helvi.
Ia menjelaskan, sektor UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan sumbangan sekitar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Penguatan kewirausahaan juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengembangan UMKM. Saat ini sekitar 99 persen pelaku usaha masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal bagi UMKM masih terbatas, yakni sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.
Selain itu, keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, hingga pemenuhan standar produk juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.
“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.
Menurutnya, penguatan kewirausahaan juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045.
Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025 telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja. Target tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mendorong pembangunan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan akses inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta percepatan transformasi digital.
Selain itu, integrasi program kewirausahaan dalam berbagai instrumen kebijakan pemerintah dinilai penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional.
Helvi menegaskan pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai pelaku utama.
Kementerian UMKM sendiri terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, untuk mendorong lahirnya wirausaha produktif yang adaptif terhadap perubahan dan mampu berinovasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Helvi juga meluncurkan buku kebijakan berbasis National Transfer Accounts (NTA) berjudul Investasi Antargenerasi: Arah Baru Kebijakan Indonesia di Akhir Transisi Demografi. Buku tersebut disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai panduan pemanfaatan NTA dalam menghitung distribusi arus ekonomi antar kelompok usia.
Melalui analisis tersebut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat strategi pengembangan kewirausahaan nasional.
Social Header