Menurutnya, program unggulan tersebut telah menekan program pemerintah yang lain, sehingga mengalami pemotongan anggaran.
“Tiba-tiba ada penumpang gemuk masuk mengisi ruang fiskal itu, bahkan kemudian menggencet penumpang yang lain. Orang gemuk itu ya, program-program prioritas yang mahal (misalnya) MBG yang Rp 335 triliun, kemudian koperasi desa yang Rp 240 triliun, walaupun itu pinjaman, kemudian program 3 juta rumah, juga anggaran TNI, anggaran polisi yang membengkak,” kata Wija kepada Eddy Wijaya.
Ekonom kelahiran Yogyakarta, 21 Agustus 1971 itu menjelaskan, program pemerintah yang anggarannya terpotong sebagai dampak dari program unggulan tersebut, misalnya Pendidikan Nasional maupun dana Transfer ke Daerah (TKD). Hal itu memicu protes dari berbagai pengamat termasuk praktisi pendidikan hingga kepala daerah.
“Jadi pendidikan dalam konteks ‘bus’ tadi adalah salah satu penumpang yang tertekan,” kata Wija.
“Termasuk 18 provinsi yang gubernurnya datang ke Pak Purbaya (untuk mengkritik pemotongan TKD)” sambungnya.
Wija menjelaskan, masalah tersebut diperumit dengan beratnya kondisi fiskal tahun ini akibat merosotnya perekonomian masyarakat. Yang mana, ruang fiskal dari APBN berada di kisaran 10 sampai 11 persen dari total spending, atau sekitar Rp 370 triliun.
“Situasi fiskal tahun ini berat. Jadi hingga Agustus (2025) penerimaan negara turun sekitar 7 atau 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya ini situasi abnormal,” ucapnya.
Padahal ruang fiskal tersebut, Wija menjelaskan, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kemajuan negara dengan berbagai program yang kreatif.
“Ruang fiskal ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk berinovasi, melakukan hal-hal yang kreatif, untuk meningkatkan daya saing, merespons kompetisi global maupun program-program out of the box, dan lain sebagainya,” kata Komisaris Independen Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH) tersebut. (*)
Social Header