JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mendorong perbankan memperkuat penyaluran likuiditas menjadi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor prioritas. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan penguatan intermediasi perbankan perlu didukung sinergi lintas lembaga dan dunia usaha. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Destry menjelaskan BI terus menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar penyaluran kredit lebih tertarget. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan ke sektor yang memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Mulai September 2026, BI menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6 persen. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Menurut Destry, penguatan intermediasi tidak cukup hanya dilakukan dari sisi penawaran likuiditas. Sisi permintaan juga perlu diperkuat karena masih terdapat undisbursed loan yang dapat menjadi ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.
“Sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan likuiditas perbankan yang memadai perlu ditransmisikan secara efektif menjadi pembiayaan sektor riil. Menurutnya, pertumbuhan kredit saat ini terjadi baik pada bank Himbara maupun bank swasta.
Friderica menilai tantangan ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan pembiayaan semakin mengalir ke sektor produktif dan UMKM. Penguatan pembiayaan UMKM, kata dia, membutuhkan sinergi antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai kondisi perbankan nasional masih sehat. Kondisi tersebut didukung permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK).
Anggito mengatakan disiplin pasar perlu diperkuat agar persaingan penghimpunan dana tetap sehat dan tidak meningkatkan biaya dana perbankan. LPS menjaga disiplin tersebut melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti perkembangan suku bunga pasar.
Destry menegaskan Sinergi Merah Putih perlu dimaknai sebagai upaya menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah antarlembaga. Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan dampak lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan agar intermediasi perbankan semakin efektif. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan sektor riil, meningkatkan produktivitas dunia usaha, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
