Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara terus memperkuat perannya dalam ekosistem perumahan nasional melalui percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand). Langkah ini menjadi bagian dari strategi transformasi Beyond Mortgage BTN guna menghadirkan sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Hingga 18 Mei 2026, BTN mencatat realisasi pencairan KPP nasional mencapai sekitar Rp2,97 triliun. Nilai tersebut terdiri dari KPP Supply sebesar Rp1,98 triliun dan KPP Demand sebesar Rp987 miliar. Realisasi itu telah mencapai sekitar 33 persen dari target tahunan KPP Supply sebesar Rp6 triliun dan 25 persen dari kuota KPP Demand sebesar Rp4 triliun.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan keseimbangan antara sisi supply dan demand menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perumahan nasional.
“Kami di BTN menyadari bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dari satu sisi. KPP Supply hadir untuk memperkuat kapasitas pengembang dalam membangun proyek perumahan, sementara KPP Demand memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang terjangkau untuk memiliki rumah guna mendukung usaha,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (20/5).
BTN juga aktif menggelar akad massal KPP di berbagai daerah sebagai bagian dari percepatan penyaluran pembiayaan. Pada 3 Mei 2026 di Surabaya, BTN memfasilitasi closing bagi 245 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp305,26 miliar. Pembiayaan tersebut meliputi sisi supply untuk 66 pengembang senilai Rp171 miliar, enam kontraktor Rp30 miliar, serta 10 toko bangunan sebesar Rp50 miliar. Sementara itu, pembiayaan demand tercatat untuk 163 debitur dengan nilai Rp53 miliar.
Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar kepada 100 debitur, serta KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar. Kegiatan tersebut dinilai menjadi upaya mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pengembang dan konsumen di daerah.
Secara nasional, KPP Supply BTN mencatat pencairan Rp1,98 triliun dengan dukungan kepada 178 debitur skala UMKM maupun wilayah. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul kawasan Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara dari sisi demand, BTN telah menjangkau 781 debitur dengan total pencairan Rp987 miliar, dengan wilayah Jabanus menjadi penyumbang penyaluran terbesar.
Nixon menambahkan, integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi strategi penting BTN untuk memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami,” katanya.
Selain memperkuat pembiayaan, BTN juga terus mengembangkan ekosistem perumahan melalui berbagai inisiatif digital seperti platform Bale Properti dan program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas mitra pengembang. Melalui langkah tersebut, BTN optimistis penyaluran KPP hingga akhir tahun dapat terus tumbuh sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Social Header