Dalam rangkaian Simposium Ramadhan tersebut, Mubarok Institute membawa diskusi ke level yang lebih strategis. Forum ini menegaskan bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, melainkan juga dari ketahanan integritas dan etika para pemimpinnya. Pada sesi geostrategi, diskusi menyoroti posisi Indonesia yang berada di titik silang kepentingan kekuatan besar dunia.
Sekretaris Jenderal Mubarok Institute, Herry Purnomo, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan alternatif di panggung global. Namun, hal itu mensyaratkan bangsa yang sehat secara mental dan terbebas dari praktik korupsi sistemik.
“Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan alternatif di panggung dunia, prasyarat utamanya adalah bangsa kita harus sehat secara mental dan bersih dari penyakit korupsi sistemik,” ujarnya.
Sementara itu, Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat tanpa pandang bulu merupakan manifestasi nyata dari bangsa yang benar-benar berdaulat.
Filosofi Pulang Lebaran dan Integritas Pemimpin
Simposium juga menghadirkan refleksi filosofis mengenai “hakikat pulang”. Ramadhan disebut sebagai momentum untuk menyadari bahwa setiap individu, termasuk para pemangku kebijakan, pada akhirnya akan kembali menghadap Sang Pencipta.
Dalam pemaparannya, Fadhil yang akrab disapa Gus Fadhil menjelaskan bahwa ketakutan terhadap kematian sering kali berakar pada keterikatan duniawi yang berlebihan serta minimnya bekal amal.
“Jika dunia hanya dianggap sebagai terminal, maka kepulangan menuju Allah akan terasa ringan. Namun bagi mereka yang rakus dan menumpuk harta melalui jalan yang tidak benar, kepulangan menjadi hal yang menakutkan,” ungkapnya.
Analogi Lebah dan Lalat dalam Etika Bernegara
Simposium ini juga menyoroti perbedaan antara perilaku “lebah” yang membangun peradaban melalui kemanfaatan, dan “lalat” yang melambangkan pribadi gemar mencari kesalahan serta menyebarkan penyakit sistemik seperti korupsi.
Fadhil menegaskan bahwa korupsi dan praktik mafia merupakan bentuk nyata akhlaq madzmumah atau budi pekerti tercela. Ia juga mengingatkan ketegasan Rasulullah SAW dalam menegakkan hukum, termasuk pada kasus perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri.
Menurutnya, prinsip hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Integritas bangsa dipertaruhkan pada kemampuan negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi menghindari kehancuran peradaban,” tegas Gus Fadhil.
Strategi “Ya Robbi dan Ya Lobby”
Sebagai solusi praktis-strategis, Mubarok Institute memperkenalkan formula “Ya Robbi dan Ya Lobby”. Konsep Ya Robbi menekankan dimensi vertikal berupa niat tulus dan spiritualitas sebagai fondasi perjuangan, sedangkan Ya Lobby menekankan dimensi horizontal berupa diplomasi cerdas serta penguatan jejaring profesional yang bersih.
Sinergi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu mengawal aspirasi luhur bangsa Indonesia agar terbebas dari praktik menyimpang yang berujung pada kasus hukum, termasuk operasi tangkap tangan yang belakangan menjerat sejumlah kepala daerah.
Indonesia di Panggung Dunia
Dalam perspektif geostrategis, simposium ini membahas bagaimana Indonesia harus memposisikan diri di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Indonesia diharapkan mampu menjadi kekuatan alternatif yang berdaulat, beradab, dan disegani di panggung internasional.
“Kesuksesan bernegara tidak boleh dipisahkan dari kesadaran bahwa kita semua akan pulang. Kepemimpinan yang autentik adalah kepemimpinan yang menyadari tanggung jawabnya di hadapan sejarah dan di hadapan Tuhan,” ujar Gus Fadhil.
Tantangan Oligarki dan Pentingnya Sinergi Jaringan
Salah satu poin penting yang dibahas dalam simposium adalah tantangan domestik yang dapat menghambat peran geopolitik Indonesia, seperti dominasi oligarki ekonomi dan praktik politik uang.
Mubarok Institute menilai perlu adanya pembangunan jejaring profesional yang bersih guna mengomunikasikan aspirasi luhur bangsa serta menyeimbangkan pengaruh oligarki yang dianggap destruktif. Setiap langkah diplomasi dan kebijakan negara, menurut forum ini, harus berlandaskan moralitas yang kuat dengan kesadaran bahwa kekuasaan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
Pesan Tegas: Hukum Bukan Komoditas
Mengacu pada kisah Bani Makhzum, simposium ini juga memberikan peringatan kepada para pemangku kebijakan bahwa kehancuran peradaban dapat dimulai ketika hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
“Jangan sampai kita mengejar keinginan sesaat yang berujung pada kehinaan seperti kasus-kasus OTT yang memalukan. Kita mencari keberkahan dalam bernegara, bukan sekadar kemenangan politik,” kata Fadhil.
Sementara itu, Wakil Rektor UIN SAIZU Purwokerto, Prof. Sulkhan Chakim, menegaskan bahwa Mubarok Institute memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan positif kepada pemerintah terkait perkembangan politik global.
Menurutnya, momentum buka puasa bersama dalam forum seperti ini juga menjadi ruang refleksi untuk merenungkan kembali peran Indonesia dalam menjaga stabilitas politik di tingkat internasional.
Ramadhan sebagai Kompas Kebijakan
Simposium ditutup dengan kesimpulan bahwa perspektif geopolitik Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai spiritualitas Al-Qur’an. Menjadi insan yang beradab dan berintegritas dinilai sebagai modal utama bagi Indonesia untuk tampil kuat di Asia maupun di panggung dunia.
Dengan memadukan ikhtiar profesional dan kepasrahan spiritual, Mubarok Institute mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal visi Indonesia yang bersih, jujur, dan pro-rakyat. Forum ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan segar yang tidak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)
Social Header