Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi wilayah blank spot dan sinyal lemah di daerah. Hal ini dibahas dalam kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kamis (12/3).
Dalam pertemuan tersebut, Helmi Hasan menyampaikan masih terdapat sekitar 40 desa di Provinsi Bengkulu yang mengalami keterbatasan akses jaringan telekomunikasi.
“Kami menyampaikan bahwa masih ada sekitar 40 desa yang mengalami blank spot dan sinyal lemah. Masyarakat di daerah tersebut tentu berhak mendapatkan akses komunikasi dan internet yang baik,” ujar Helmi Hasan.
Menurutnya, pemerataan akses internet sangat penting karena banyak layanan masyarakat kini berbasis digital, mulai dari pendidikan, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi desa.
Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kami akan segera memproses dan menghubungkannya dengan penyedia layanan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Bengkulu akan menjadi salah satu prioritas penanganan wilayah blank spot dan sinyal lemah,” kata Meutya.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur digital di Bengkulu dapat semakin merata sehingga masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, dapat menikmati akses internet yang stabil.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Bengkulu didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ersan Syahfiri, Kepala Badan Penghubung Jimmy Hariyanto, serta Plt Kabid E-Government Oktriana Putra.
Social Header