 |
| Senator apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM. |
Jakarta – Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyoroti sejumlah persoalan dalam pengintegrasian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi basis penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial. Hal ini disampaikan dalam rapat Komite III DPD RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta, Senin (22/9).
Destita menekankan pentingnya ketepatan data inklusi dan eksklusi, di mana masih ditemukan masyarakat yang tidak berhak justru masuk data, sementara yang berhak belum tercatat. Ia meminta BPS menetapkan target waktu penyempurnaan serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Sosial dan mitra lainnya dalam mempercepat proses pemutakhiran data di lapangan.
Destita juga menyinggung kondisi di Bengkulu, di mana terdapat 449 petugas PKH yang harus memperbarui hampir 600 ribu data keluarga, sehingga memerlukan dukungan optimal dari pusat.
Komite III DPD RI sebelumnya menemukan sekitar 7,3 juta data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos tertutup akibat penyesuaian data pada Mei 2025 lalu. Situasi ini berdampak langsung pada distribusi bantuan.
Destita mengusulkan agar BPS bersama daerah melakukan sosialisasi masif agar masyarakat memahami proses pembaruan data dan tidak kebingungan jika status kepesertaan mereka berubah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BPS Sonny Harry B. Harmadi menjelaskan bahwa DTSEN memuat 39 variabel yang memotret seluruh keluarga di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan (Desil 1–10). Data ini menjadi rujukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pentargetan program sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
"Selain pembaruan sistem, diperlukan verifikasi lapangan lintas kementerian agar data semakin valid dan minim kesalahan," singkatnya.
