PLN dan GGGI Teken Perjanjian Karbon, Targetkan Pengurangan 12 Juta Ton Emisi
Penandatanganan berlangsung pada gelaran Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026), sekaligus menandai kerja sama perdagangan karbon berskala besar untuk mendukung pengembangan energi bersih.
Melalui perjanjian tersebut, pendanaan karbon dari kerja sama Indonesia–Norwegia akan dimobilisasi untuk mendukung proyek energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Skema ini menghubungkan hasil pengurangan emisi di Indonesia dengan pembiayaan karbon internasional melalui mekanisme Article 6.2 Paris Agreement.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi bukti konkret pelaksanaan kerja sama internasional dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah menghubungkan prioritas iklim nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari mitra internasional.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan, pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan tidak mengalami penghitungan ganda.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan Indonesia–Norwegia menjadi salah satu program perdagangan karbon terbesar di dunia dengan target pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂. Pendanaan dalam kerja sama ini akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia untuk memperkuat pasokan energi bersih dan ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, sistem penyimpanan energi baterai (BESS), dan sumber energi bersih lainnya.
“Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Dalam implementasinya, Indonesia akan menerapkan Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema insentif berbasis hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik. Pada tahap awal, program tersebut difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi fasilitas penyimpanan energi baterai atau BESS.
Suroso menyebut pendanaan karbon juga diarahkan untuk mendukung proyek energi bersih yang menghadapi tantangan kelayakan finansial, termasuk pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor, serta mencatat potensi tambahan 300 juta dolar AS untuk proyek yang mendekati tahap financial close.
PLN bersama GGGI akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, investor, lembaga keuangan, pengembang proyek, dan penyedia teknologi untuk mempercepat realisasi energi terbarukan. Kerja sama Indonesia–Norwegia ini diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ketahanan energi nasional.
