Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan uji publik draf hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Perda terkait pemberdayaan koperasi yang digelar di Yogyakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurut Destita, keberadaan koperasi selama ini belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Padahal, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.
“Koperasi harus kita dorong menjadi pilar ekonomi daerah. Bukan hanya sekadar ada secara administratif, tetapi benar-benar aktif, produktif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah belum sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada kurang optimalnya pengembangan koperasi.
Karena itu, Destita menekankan pentingnya harmonisasi aturan agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain aspek regulasi, ia juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Menurutnya, penguatan kelembagaan harus diiringi dengan peningkatan kualitas manajemen agar koperasi mampu bersaing dan beradaptasi di era digital.
Destita berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada koperasi, termasuk menghadirkan program pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan terhadap akses permodalan.
Dengan langkah tersebut, ia optimistis koperasi dapat berkembang lebih kuat dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Social Header