Jakarta – Selama ini praktik koperasi simpan pinjam kerap bersifat konsumtif dan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi, bukan usaha produktif. Kondisi tersebut sering menimbulkan kredit macet hingga penyalahgunaan.
Menjawab persoalan itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Yuliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan difokuskan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, seperti pertanian, perdagangan lokal, pengolahan hasil bumi, hingga logistik desa.
“Kebijakan ini adalah langkah strategis nasional untuk menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai pusat aktivitas perekonomian desa. Tujuannya mempercepat perputaran roda ekonomi desa dan nasional, sekaligus membatasi kredit macet dan penyalahgunaan,” jelas Ferry di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menyatakan dukungan penuh atas kebijakan tersebut. Menurutnya, Kopdes Merah Putih harus menjadi mitra strategis warung kelontong, pelaku kuliner, serta pasar rakyat, bukan justru menggerus keberadaan mereka.
“Kopdes Merah Putih bisa bersinergi dengan Gerakan Pasar Rakyat (GPR) dalam revitalisasi dan integrasi pasar dengan PKL, UMKM, serta ekonomi komunitas. Skema pembiayaan produktif dan komoditas berbasis Sentra Rantai Pasok atau Grosir Nusantara 5 juga bisa dihadirkan di pasar rakyat,” ujarnya.
Ali Mahsun optimistis kehadiran Kopdes Merah Putih akan menjadi motor baru bagi perekonomian rakyat kecil, sejalan dengan semangat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada pelaku ekonomi kerakyatan.
“Kami yakin Kopdes Merah Putih akan menjadi adrenalin baru yang mendorong peningkatan daya jual, omzet, serta daya saing warung kelontong, kuliner, dan pasar rakyat di tengah era digital dan perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi Z dan milenial,” pungkasnya.
